Kedaulatan di tangan rakyat.
Bukan di tangan rente.

Tidak. DPR tetap dibutuhkan untuk menyusun, membahas, dan merumuskan naskah — pekerjaan itu berat dan teknis. Yang kami ubah adalah hubungan wakil dengan pemilihnya: setiap sikap wakil dicatat dan disandingkan dengan suara warga di dapilnya, dan untuk keputusan yang paling rawan disalahgunakan, warga memegang rem terakhir.

Tidak. Memvoting puluhan RUU setiap tahun akan membuat warga lelah, dan yang tersisa hanya kelompok yang paling rapi memobilisasi massa. Kami mengusulkan tiga pintu. Pertama, referendum wajib untuk UU yang mengatur kekuasaan wakil itu sendiri: pemilu, partai, susunan DPR, gaji dan tunjangan pejabat, lembaga antikorupsi, dan masa jabatan — wakil tidak boleh menjadi hakim atas perkaranya sendiri. Kedua, veto warga: UU apa pun bisa diuji lewat referendum bila cukup banyak warga menandatangani permintaan dalam waktu tertentu setelah disahkan. Ketiga, inisiatif warga: warga bisa mengajukan RUU sendiri yang wajib dibahas DPR. Selebihnya cukup dibuka untuk dibaca, dikomentari, dan dicatat dalam rapor wakil.

Argumen yang sama pernah dipakai untuk menolak hak pilih perempuan dan hak pilih orang tak berpendidikan. Lagipula banyak wakil hari ini juga tidak membaca naskah yang mereka sahkan. Yang dibutuhkan bukan gelar, melainkan penyajian yang jujur: ringkasan bahasa manusia, argumen pro dan kontra berdampingan, dan waktu baca yang cukup.

Risiko ini nyata, dan karena itulah tidak semua hal divoting. Pemungutan suara yang jarang tetapi penting lebih mudah diikuti banyak orang. Hasil yang mengikat juga perlu ambang dukungan minimum dari seluruh pemilih terdaftar, bukan hanya dari yang hadir, sehingga segelintir orang yang rajin tidak bisa memutuskan atas nama semua.

Jual beli suara hanya laku kalau pembeli bisa memastikan barangnya. Karena itu sistem ini sengaja tidak memberi bukti apa pun yang bisa menunjukkan isi pilihan Anda kepada orang lain. Tanda terima hanya membuktikan suara Anda terhitung, bukan apa isinya. Anda juga boleh memilih ulang selama masa suara dibuka, dan hanya suara terakhir yang dihitung — jadi suara yang diberikan di depan pembeli bisa diganti diam-diam setelahnya.

Sistem ini tidak sah kalau hanya melayani yang terkoneksi. Karena itu rancangannya mencakup kanal luring: anjungan di kantor desa dan kelurahan, layanan berbasis SMS/USSD, serta pendampingan warga. Jangkauan adalah syarat, bukan fitur tambahan.

Ini pertanyaan paling penting dan kami tidak akan menjawabnya dengan janji. Kami memakai pendekatan yang dikenal sebagai end-to-end verifiable voting: setiap suara dienkripsi sejak di perangkat pemilih, hanya jumlah totalnya yang dibuka, dan seluruh catatan pemungutan suara diterbitkan beserta bukti matematisnya. Siapa pun bisa menghitung ulang dan memeriksa bahwa tidak ada suara yang diubah, ditambah, atau dibuang — tanpa harus memercayai kami. Kode sumbernya terbuka dan diaudit pihak luar.

Blockchain menjamin catatan tidak diubah setelah ditulis, tetapi itu bagian yang paling mudah. Bagian yang sulit adalah memastikan satu orang satu suara, menjaga pilihan tetap rahasia, dan mencegah paksaan — dan blockchain tidak menyelesaikan satu pun. Kalau suara bisa dilacak di rantai publik, pembeli suara justru mendapat kuitansi. Uji coba pemungutan suara berbasis blockchain di beberapa negara juga sudah dibobol peneliti. Yang kami pakai adalah kriptografi yang dirancang khusus untuk pemilu, dengan log publik yang tidak bisa diubah diam-diam.

Suara terbanyak tidak boleh bisa mencabut hak dasar siapa pun. Konstitusi, hak asasi, dan perlindungan kelompok minoritas berada di luar jangkauan pemungutan suara harian — persis seperti prinsip yang berlaku sekarang, dengan pengujian di Mahkamah Konstitusi sebagai pengaman.

Karena untuk menang lewat jalur itu, kami harus lebih dulu tunduk pada biaya yang persis ingin kami hapus. Gerakan ini mendorong perubahan aturan main — melalui tekanan publik, usul legislasi, uji coba di tingkat daerah, dan angka pendukung yang tak bisa diabaikan.